Sumbarmaju. Com, Talang, Kab. Solok — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat menggelar Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Pembangunan Daerah, bertempat di Istana Crown Coffee Kolam Renang Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumbar pada Selasa–Rabu (10–11/02/2026).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Barat, Mursalim, AP, M.Si, yang menegaskan pentingnya peran strategis organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
“Ormas memiliki posisi strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Mursalim dalam sambutannya.
Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dilaksanakan secara tatap muka, sebagai bentuk dialog langsung antara peserta dan narasumber. Metode ini memungkinkan interaksi aktif, diskusi mendalam, serta praktik materi secara langsung guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Ormas turut dibahas, di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan transparansi pembangunan, pelestarian budaya dan nilai sosial, harmonisasi dan kondusifitas daerah, serta dukungan terhadap pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Kabid Kesatuan Bangsa dan Ormas Badan Kesbangpol Sumbar, Muzahar, S.Sos, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyamakan visi, misi, serta persepsi terkait pemanfaatan Aplikasi Siormas beserta aturan pelaksanaannya.
“Peserta sosialisasi berasal dari unsur Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat serta Kesbangpol kabupaten Solok ungkap Muzahar.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Agus Syahdeman, menekankan bahwa Bimtek Ormas tentang pembangunan fisik dan non-fisik bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi program pembangunan daerah secara akuntabel.
“Materi yang disampaikan mencakup teknis pembangunan infrastruktur (fisik), pemberdayaan sumber daya manusia dan pelayanan sosial (non-fisik), serta penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, dengan fokus pada transparansi, regulasi, dan keberlanjutan,” jelasnya. (A.R)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar