PADANG.Sumbarmaju.com – Penguatan integritas dan profesionalisme aparatur menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bagian PHP dan Dumas Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melaksanakan pembinaan kepegawaian serta koordinasi terkait pencegahan gratifikasi di Asrama Haji Kelas I Padang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Studio Hasnawi Karim, Asrama Haji Kelas I Padang itu dipimpin Kepala Bagian PHP dan Dumas, Dr. H. Khalilurrahman, M.A., didampingi Idham Zakky Thaumandri.
Pembinaan tersebut diikuti Kepala Asrama Haji Kelas I Padang, Dr. H. Afrizen, S.Ag., M.Pd., bersama jajaran pegawai serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN).
Dalam pemaparannya, Dr. H. Khalilurrahman menjelaskan mengenai gratifikasi, mulai dari pengertian, berbagai bentuk pemberian yang masuk kategori gratifikasi, hingga cara mengenali potensi terjadinya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Ia juga memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip antigratifikasi agar aparatur tidak terjebak dalam praktik pemberian yang dapat memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Kepala Asrama Haji Kelas I Padang, Dr. H. Afrizen, S.Ag., M.Pd., Makin Marajo, menyampaikan bahwa pembinaan tersebut menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat integritas dan kedisiplinan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan.
Menurutnya, pemahaman tentang gratifikasi harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga seluruh jajaran mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Terlebih, Asrama Haji Kelas I Padang tidak hanya memberikan pelayanan kepada jemaah haji pada musim penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga melayani masyarakat melalui pemanfaatan berbagai fasilitas asrama sepanjang tahun.
Karena itu, setiap pegawai dituntut mampu menjaga sikap profesional, menghindari konflik kepentingan, serta memahami batasan antara pemberian yang diperbolehkan dan pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi.
Melalui pembinaan ini, pegawai juga dibekali pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi tawaran atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan, termasuk kewajiban melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pembinaan formal, tetapi benar-benar menjadi pengingat sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran untuk membangun budaya kerja yang berintegritas.
Integritas bukan hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga dari keberanian menolak segala bentuk pemberian yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dengan demikian, Asrama Haji Kelas I Padang diharapkan semakin memperkuat tata kelola pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.( Yef)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar