105 Jemaah Umrah Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin SUKA Travel Dibekukan: Kanwil Kemenhaj Sumbar Didorong Perketat Pengawasan
PADANG.(SUMBAR).SUMBARMAJU.COM – Nasib 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjadi perhatian serius. Mereka terlantar di Jakarta setelah gagal diberangkatkan ke Arab Saudi oleh SUKA Travel.
Ironisnya, penyelenggara perjalanan tersebut diketahui memiliki persoalan serius terkait legalitas operasional.
Hasil penelusuran Kementerian Haji dan Umrah melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) mengungkap bahwa izin operasional SUKA Travel telah dibekukan sejak sekitar satu tahun lalu.
Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka. Jika izin operasional sudah dibekukan, bagaimana rombongan yang berjumlah 105 orang itu masih bisa diproses untuk keberangkatan umrah?
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan penggunaan akun Siskopatuh milik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dalam proses keberangkatan rombongan tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar kegagalan memberangkatkan jemaah, tetapi juga menyangkut dugaan penyimpangan dalam mekanisme administrasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.
Di tengah persoalan tersebut, 105 jemaah harus menghadapi ketidakpastian. Mereka yang semula berharap dapat menunaikan ibadah ke Tanah Suci justru mengalami kenyataan pahit di Jakarta.
Kementerian Haji dan Umrah melalui Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, bersama jajaran Kemenhaj RI telah melakukan koordinasi dan pendampingan langsung untuk memastikan keselamatan serta mengupayakan pemulangan jemaah ke daerah asal secara bertahap.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari awak media Sumbarmaju.Com.Jumat, 13/11/2026.Gerak cepat M. Rifki bersama jajarannya dalam melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap para jemaah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi persoalan dalam perjalanan ibadahnya.
Namun, upaya penanganan dan pemulangan jemaah tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian persoalan ini. Perlu ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Awak media Sumbarmaju.Com berharap Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat di bawah kepemimpinan M. Rifki melakukan pendataan dan verifikasi secara lebih selektif terhadap seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Sumatera Barat.
Kelengkapan dokumen, legalitas operasional, status perizinan, serta kesesuaian data penyelenggara dalam sistem Siskopatuh perlu diperiksa secara berkala dan menyeluruh. Jangan sampai terdapat celah administrasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap PPIH juga perlu mendapat perhatian sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh unsur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki data serta persyaratan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Satgas Pengawasan Kemenhaj diharapkan menuntaskan penelusuran dugaan penggunaan akun Siskopatuh milik PPIU lain. Publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana proses keberangkatan tersebut bisa terjadi, siapa pihak yang terlibat, serta bagaimana tanggung jawab atas persoalan yang menimpa 105 jemaah tersebut.
Awak media Sumbarmaju.Com menilai peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan penyelenggaraan umrah di Sumatera Barat. Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
Kemenhaj Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas PPIU sebelum mendaftar dan menyerahkan biaya perjalanan umrah. Calon jemaah jangan hanya tergiur promosi, harga murah, maupun janji keberangkatan tanpa memastikan izin penyelenggaranya masih berlaku.
Jemaah harus dipulangkan, dugaan pelanggaran harus dituntaskan, dan pihak yang terbukti bersalah harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Apresiasi terhadap langkah pemerintah harus berjalan seiring dengan kontrol publik. Sebab, perlindungan jemaah bukan hanya tanggung jawab saat masalah terjadi, melainkan harus dimulai sejak proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.( TIMSM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar