ALAHAN PANJANG, SUMBARMAJU.COM – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok menjadi perhatian serius DPRD. Untuk menggali berbagai persoalan dan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Solok melaksanakan kunjungan kerja sekaligus uji petik ke Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, didampingi Wakil Ketua Basrizal serta anggota Pansus Endang Fitri Ayu Karlina, Syukri Firman, Dasrianto dan sejumlah anggota lainnya. Pertemuan tersebut melibatkan Pemerintah Nagari Alahan Panjang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok.
Wali Nagari Alahan Panjang, Fawzi Uncu, mengungkapkan bahwa realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jorong Alahan Panjang masih berkisar 25 persen. Salah satu kendala utama adalah ketidakakuratan data objek pajak. Bahkan, satu bidang tanah atau bangunan terkadang memiliki dua hingga lima data atau ketetapan PBB sehingga membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Selain persoalan data, keterbatasan petugas pemungut, keterlambatan distribusi SPPT, serta belum jelasnya insentif dan mekanisme pembagian hasil kepada nagari turut memengaruhi capaian penerimaan. Pemerintah nagari juga telah melibatkan pemuda dan Karang Taruna untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan PAD belum maksimal. Ia meminta pembenahan dilakukan mulai dari pendataan objek dan subjek pajak, mekanisme pemungutan hingga peningkatan kesadaran masyarakat agar membayar PBB menjadi kewajiban, bukan hanya ketika membutuhkan pelayanan administrasi.
Wakil Ketua Pansus, Basrizal, menambahkan bahwa DPRD tidak bermaksud membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Pansus ingin menemukan potensi pendapatan yang belum tergarap, menutup celah kebocoran serta memperbaiki tata kelola penerimaan daerah. Potensi pajak dari sektor pertambangan, pengembang perumahan dan berbagai kegiatan usaha lainnya juga diminta untuk diidentifikasi.
Tidak hanya PBB, Pansus I turut menyoroti peluang peningkatan PAD dari sektor pariwisata, khususnya kawasan Alahan Panjang Resort dan Danau Kembar.
Dalam pemaparan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang disampaikan Marcos Sopan, terungkap bahwa pengelolaan objek wisata masih menghadapi kendala keterbatasan SDM, keamanan, kebersihan, biaya operasional serta sarana dan prasarana pendukung.
Untuk memperbaiki tata kelola, pemerintah daerah tengah mendorong digitalisasi pengelolaan wisata melalui pengembangan aplikasi penginapan, pemasangan CCTV dan penerapan sistem e-ticketing yang direncanakan terintegrasi dengan Bank Nagari. Sistem tersebut diharapkan membuat penerimaan tiket lebih transparan, tercatat dan langsung masuk ke kas daerah.
Marcos juga memaparkan potensi PAD dari jalur pendakian Gunung Talang yang dikunjungi hampir 30 ribu pendaki setiap tahun.
Selain itu, peluang pendapatan dapat diperoleh dari penginapan, hotel, homestay, restoran, wisata air, jetski hingga agrowisata. Pengawasan dan pendataan usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan dinilai perlu ditingkatkan.
Hafni Hafiz menekankan bahwa potensi pariwisata Kabupaten Solok harus dikelola secara profesional dengan dukungan infrastruktur, kepastian pengelolaan, kebersihan, keamanan dan pelayanan yang baik. Ia juga menyoroti pengelolaan Alahan Panjang Resort, dermaga Singkarak dan Danau Kembar, termasuk aktivitas jetski yang harus memiliki kejelasan mekanisme pengawasan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dari sisi penerimaan daerah, perwakilan Bapenda Kabupaten Solok, Yovi, mengungkapkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Solok saat ini baru mencapai sekitar 69 persen. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Bapenda terus melakukan pembenahan basis data, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, digitalisasi pelaporan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Anggota Pansus, Endang Fitri Ayu Karlina dan Syukri Firman, mendorong pembenahan data wajib pajak serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan pelaku usaha.
Mereka juga menilai perlu adanya klasifikasi yang jelas terhadap objek pajak, termasuk penanganan SPPT ganda dan pendataan bangunan baru yang belum masuk dalam basis data perpajakan.
Sementara itu, Dasrianto menyoroti persoalan retribusi parkir, pemungutan pajak penginapan serta kejelasan mekanisme retribusi pendakian Gunung Talang.
Menurutnya, meningkatnya popularitas pariwisata Kabupaten Solok harus diimbangi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang memadai agar tidak terjadi potensi pendapatan yang terlewatkan.
Melalui kunjungan dan uji petik tersebut, Pansus I menghimpun berbagai persoalan, mulai dari pembenahan data PBB, distribusi SPPT, insentif pemungutan dan bagi hasil kepada nagari hingga optimalisasi pajak serta retribusi pariwisata. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi DPRD Kabupaten Solok guna mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih tertib, transparan dan profesional, sekaligus memastikan potensi Lembah Gumanti dan Danau Kembar memberikan kontribusi nyata bagi PAD serta perekonomian masyarakat.( Yef)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar