Pasaman Barat,Sumbarmaju.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, tengah menghadapi krisis keuangan serius. Bupati Yulianto menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan efisiensi dan penghematan menyeluruh guna menyikapi kondisi defisit anggaran yang membebani kas daerah.
“Sejumlah kegiatan yang tidak mendesak tidak akan dianggarkan. Kami minta seluruh OPD kencangkan ikat pinggang,” ujar Bupati Yulianto saat memberikan keterangan di Simpang Empat, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semakin terbebani. Pemkab juga tengah mengupayakan pelunasan utang belanja tahun anggaran 2024 kepada pihak ketiga secara bertahap.
Selain efisiensi, Pemkab juga menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengakses tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak juga menjadi fokus untuk memperbaiki kondisi fiskal.
“Jika pendapatan meningkat, maka utang tahun sebelumnya bisa segera diselesaikan dan program bisa kembali berjalan,” tambahnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Yulianto memastikan pelayanan dasar tetap berjalan. Salah satunya program pengobatan gratis di puskesmas serta peningkatan pelayanan kesehatan di nagari, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Pejabat Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail, mengungkapkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan total utang belanja hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp89,4 miliar, sementara saldo kas daerah hanya tersisa Rp400 juta. Defisit awal tahun 2025 tercatat sebesar Rp71 miliar, namun berhasil ditekan menjadi Rp45 miliar usai dilakukan efisiensi sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 25 Maret 2025.
Langkah penghematan yang diambil antara lain pemotongan belanja barang dan jasa, penghapusan kegiatan pemeliharaan, pengurangan belanja alat tulis kantor, biaya makan-minum, hingga penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honorarium kegiatan.
“Honor untuk tenaga harian lepas (THL) hanya tersedia sebesar 50 persen atau Rp13 miliar. Itu pun hanya mencukupi hingga bulan Juni. Sementara TPP hanya mampu dianggarkan untuk 10 bulan,” jelas Doddy.
Ia menegaskan, pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap tergantung kondisi keuangan. Pemerintah daerah juga akan terus berupaya mencari sumber pendapatan baru.
“Kami mohon semua pihak bersabar dan mendukung upaya pemulihan ini. Keuangan daerah akan dipulihkan secara bertahap,” pungkasnya.
Pasbar Krisis Anggaran, Bupati Yulianto Perintahkan OPD Kencangkan Ikat Pinggang"
, Defisit Miliaran, Pemkab Pasbar Lakukan Efisiensi Total.
APBD Tertekan, Pelayanan Jalan Terus, Strategi Bupati Yulianto Atasi Defisit, Kas Daerah Tersisa Rp.400 Juta, Bupati Yulianto Tekan Rem Pengeluaran, Bupati Yulianto, Saatnya Pangkas Anggaran, Fokus pada Prioritas Rakyat"( Syafrianto )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar