Sumbarmaju.com- Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah menyimak pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Selasa (1/7/2025) di aula utama DPRD Agam
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc, MA,dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Risman dan Aderia, SP, unsur Forkopimda, anggota DPRD Agam dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Pada rapat paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD Agam menyampaikan Pandangan Umum dari tujuh Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Agam 2025-2029.
Para juru bicara dari setiap fraksi yang membacakan Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Agam diantaranya adalah Suhermi, S.Pd (Fraksi PKS), Drs. Feri Adrianto (Fraksi PAN), Zelman (Fraksi Nasdem), Jondra Marjaya (Fraksi Demokrat), Erdinal (Fraksi Gerindra), Hardianto (Fraksi PPP) dan Joni Putra (Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB).
Fraksi PKS yang disampaikan oleh Suhermi, S.Pd,menyampaikan dalam penyusunan RPJMD ini pemerintah daerah harus melibatkan ahli dan masyarakat sehingga delapan prioritas pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto, yang menyatakan harapannya terkait Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.
Ia berpendapat, pernyataan masalah dan isu-isu stategis, sebagaimana yang dituangkan pada Rancangan Akhir RPJMD ini, Kabupaten Agam Agam salah satu daerah yang memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Artinya kemandirian fiskal keuangan kita sangat rendah, sehingga menyebabkan lambatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian. Untuk itu, kami pertanyakan bagaimana cara pemerintah daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD,” ujarnya.
Fraksi NasDem melalui Zelman, memberikan masukan agar inovasi dan digitalisasi pelayanan publik dapat ditambah dalam tujuan misi ke-tiga, yaitu tentang sumberdaya yang cerdas, sehat, beriman, berkatakter, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya, mengingatkan program prioritas dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029, belum dijelaskan secara rinci, baik segi output, indikator kinerja, maupun kerangka pendanaan. Karena, hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk dapat mengukur ketercapaian dan akuntabilitas.
Hal senada diutarakan Erdinal dari Fraksi Gerindra yang melihat pemerintah daerah belum memberikan solusi konkret terhadap lahan pertanian sawah yang rusak (retak-retak) akibat kemarau panjang, sehingga mengakibatkan produksi padi petani menurun.
“Dalam misi ke-lima, kita mendukung agar dimasukkan ketangguhan mitigasi bencana, karena Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana,” ujarnya.
Sudut pandang berbeda Juru Bicara Fraksi PPP, Hardianto yang berharap dalam peningkatan PAD, pemerintah daerah hendaknya menetapkan target harus berdasarkan potensi PAD yang ada, bukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
Selain itu, Ia juga meminta pemerintah daerah perlu melakukan kajian dan evaluasi terhadap BUMD yang ada, karena pada saat ini BUMD yang ada belum memberikan benefit yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi terutama pada PAD.
Sementara itu, Joni Putra, S.Kom, MM (Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB) menyoroti, bahwa tekanan ekonomi yang masih belum berhasil dikurangi secara signifikan terutama terhadap masyarakat kelompok ekonomi lemah yang hidup dipedesaan sangat kuat mendorong kelompok masyarakat tersebut untuk mengeksploitasi nilai ekonomi lingkungan secara tidak terencana, seperti perambahan hutan lindung untuk perkebunan dan lahan pertanian baru.-(Syafrianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar