Sumbarmaju.com– Bupati Agam diwakili Sekdakab Agam, Dr Mhd Lutfi mengikuti rapat evaluasi program pembangunan perumahan, bersama Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (26/9/2025).
Rapat ini turut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah serta kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Imran mengatakan, bidang perumahan adalah amanah konstitusi, yang didalamnya mengatur untuk masalah perumahan atau tempat tinggal menjadi kewajiban pemerintah.
“Ini lah secara nyata yang bakal diwujudkan Presiden Prabowo Subianto, melalui program 3 juta rumah,” ujarnya.
Disamping amanah konstitusi katanya, hasil Susenas 2023, menunjukkan backlog perumahan di Indonesia luar biasa senjangnya.
“Hasil Susenas menunjukkan 9,9 juta KK tidak mempunyai rumah dan 26,9 juta tinggal di rumah tidak layak huni,” terangnya.
Dengan begitu katanya lagi, sangat wajar Presiden Prabowo menggagas program 3 juta rumah, yang bisa dilakukan dengan gerakan dan gotong royong bersama di bidang perumahan.
“Jika ini bisa dilakukan secara maksimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang perumahan bisa menurunkan angka kemiskinan. Khususnya dalam penyediaan rumah layak, sanitasi memadai untuk lingkungan sehat,” sebut Imran.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengajak kabupaten dan kota mengikuti pertemuan ini, untuk melihat sejauh mana capaian program pembangunan perumahan yang telah dilakukan bersama.
“Kita berharap pertemuan ini tidak hanya kegiatan seremonial, tapi jadi ruang berdiskusi, berbagi pengalaman, serta merumuskan solusi nyata terhadap permasalahan ditemukan di lapangan,” katanya.
Untuk itu, dia mengajak kabupaten dan kota menghadirkan inovasi, baik segi kebijakan, pembiayaan maupun teknologi agar program pembangunan perumahan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita mendorong agar lebih memperhatikan pembangunan perumahan berbasis kearifan lokal. Sumbar memiliki budaya tradisi kuat, termasuk pola permukiman dan arsitektur rumah adat yang dapat diintegrasikan dalam pembangunan perumahan modern,” sebut Mahyeldi.
Sehingga rumah yang dibangun tidak hanya layak untuk dihuni, tapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau.
Dalam rapat evaluasi itu, Sekdakab Agam menerima piagam penghargaan dari Dirjen Perumahan Perdesaan, sebagai pemerintah daerah terbaik untuk penganggaran di bidang perumahan dalam APBD kabupaten dan kota delineasi perdesaan.( Syafrianto )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar