Sumbarmaju.com_DPRD Kabupaten Agam, menggelar rapat Paripurna, Rabu(24/9/2025) pagi. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA. Didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman. Dihadiri juga Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, anggota DPRD, unsur Pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Secara garis besar, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, namun memberikan sejumlah catatan penting terkait penguatan pendapatan, efisiensi belanja, kualitas SDM, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Pandangan ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran sebelum ditetapkan.
Penyampaian pandangan umum Fraksi diawali dari Fraksi PKS yang disampaikan Asrizal. Dari sejumlah catatan masukan dan saran dari Fraksi PKS, Ia mendukung kebijakan bupati dalam hal memberikan target berjangka kepada kepala OPD untuk meningkatkan kinerja dan capaian-capaiannya. "Evaluasi tentunya sangat diharapkan sehingga mereka bekerja maksimal membantu mewujudkan program unggulan yang dicanangkan.
Ke-dua, Fraksi Nasdem yang melalui juru bicara Zelman, meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kesejahteraan perangkat nagari seperti BPJS Ketenagakerjaan perangkat nagari dan tunjangan hari raya dan gaji 13 agar disamakan besaran tunjangan dengan ASN, karena perangkat nagari adalah ujung tombak pelayanan publik terbawah.
Sementara itu, dari Fraksi PAN melalui juru bicara Drs. Feri Adrianto menyorot tentang angka defisit murni mencapai Rp98 miliar lebih yang menjadi aalah satu fokus pembahasan TAPD dengan Banggar DPRD.
"Untuk itu, kami mempertanyakan langkah apa dan strategi dalam menekan defisit untuk mencapai defisit yang rasional," jelasnya.
Selanjutnya, yang keenpat, dari Fraksi Demokrat yang disampaikan Syafril, SE. Ia meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi bagari yang banyak belum tersentuh dengan jaringan internet. Karena, jaringan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan utama, selain untuk berkomunikasi juga menjadi penunjang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya.
"Kami minta Dinas Kominfo memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini. Bekerjasama dengan pihak Telkomsel atau pihak penyedia jasa lainnya," pintanya.
Kritikan dan saran lainnya juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra, melalui juru bicara Masriko Andri. Fraksi Gerindra menilai kemandirian fiskal Kabupaten Agam masih sangat rendah. Hal ini mengingat karena dari jumlah pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp1,5 triliun lebih, PAD baru menyumbang 14,05 persen.
"Artinya, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal. Rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya kelembagaan pemungut PAD. Untuk itu, kami mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi," tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PPP lebih menyorot dari sektor ekonomi masyarakat. Melalui juri bicara, Fiki Ananda, S.AK, meminta pemerintah daerah melalui APBD tahun 2026 ini lebih memprioritaskan program-program yang membantu masyarakat secara ekonomi dan menekan inflasi seiring dengan naiknya harga sembako dan pasti akan diikuti dengan kebutuhan lainnya.
Terakhir, dari Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) melalui juru bicara Epi Suardi. Ia menyampaikan, perlunya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di masing-masing kecamatan, karena masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri baik berupa penerangan listrik maupun ruas jalan yang belum ditempuh roda empat.
"Kita ingin pembangunan disetiap nagari berlandasan pemerataan dan keadilan," pintanya.( Syafrianto )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar