Simpang empat_Sumbar maju. com dan mengalami perubahan warna akibat cuaca serta kondisi lingkungan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemeliharaan gedung dan kualitas fasilitas publik yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.
Kini, gedung tersebut menjalani perbaikan dengan anggaran yang tercantum sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026. ANGGARAN BESAR, PENGAWASAN HARUS KETAT!
Dana Rp4 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai peruntukan anggaran,
ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, kualitas material, serta mekanisme pengawasan selama proses perbaikan berlangsung.
Pertanyaan pentingnya Apakah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan perencanaan.Bagaimana pengawasan dilakukan agar kualitas bangunan benar-benar terjamin
Apakah penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat Siapa yang memastikan hasil pekerjaan memberikan manfaat nyata dan tidak sekadar memperbaiki tampilan luar bangunan?
Tentu, kondisi dinding yang terlihat memprihatinkan saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, besarnya anggaran publik menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan meminta keterbukaan informasi.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang digunakan.
Masyarakat bukan sekadar pihak yang membiayai melalui pajak dan pendapatan daerah. Masyarakat juga berhak mengetahui, mengawasi, dan menilai hasil pembangunan.
Jangan hanya melihat besarnya anggaran. Pastikan kualitas pekerjaan, transparansi, dan manfaatnya benar-benar nyata!
Mari bersama-sama mengawasi penggunaan uang rakyat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sampaikan melalui saluran pengaduan resmi dengan bukti yang dapat diverifikasi.Bagaimana pendapat Anda? Apakah proyek perbaikan gedung DPRD dengan anggaran Rp4 miliar ini sudah seharusnya mendapat pengawasan publik yang lebih ketat, (Aprima Akbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar