Sumbarmaju. Com, Arosuka, Kab. Solok – Persoalan batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai yang telah berlarut selama 23 tahun kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok. Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., memfasilitasi pertemuan kedua nagari untuk mencari solusi terbaik di Guest House Bupati Solok, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, camat, kedua wali nagari, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam arahannya, Bupati mengajak seluruh pihak mengedepankan musyawarah, menahan ego masing-masing, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang," ujar Bupati.
Ia menegaskan, batas administratif pemerintahan harus dibedakan dengan batas tanah ulayat. Penetapannya bertujuan memperjelas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, meminta penetapan batas mengacu pada dasar hukum dan dokumen historis yang jelas. Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, berharap persoalan segera diselesaikan melalui pencocokan data dan fakta di lapangan.
Tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, turut memaparkan kronologi persoalan yang telah berlangsung sejak 2003, termasuk proses pematokan batas sementara oleh BPN.
Bupati menyampaikan bahwa hasil kajian dan pembahasan akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. "Keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama," tegasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Solok berharap persoalan batas kedua nagari segera menemukan titik terang secara objektif dan sesuai ketentuan hukum, tanpa mengorbankan persatuan serta hubungan baik masyarakat kedua nagari. (A.R)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar