Sindir Pejabat Sibuk Lobby Sana-Sini, Fraksi Golkar Minta, Jangan Ada Fit And Proper Test Diliuar Mekanisme Resmi

Sindir Pejabat Sibuk Lobby Sana-Sini, Fraksi Golkar Minta, Jangan Ada Fit And Proper Test Diliuar Mekanisme Resmi

Redaksi

Limapuluh Kota, Sumbarmaju.com-- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, menyindir kurenah para pejabat daerah yang sibuk lobby sana-lobby sini. Sampai-sampai keteteran dalam urusan yang menjadi agenda wajib daerah. Fraksi partai berlambang pohon beringin itu juga meminta bupati dan wakil bupati, memberikan rasa aman dan nyaman kepada aparatur pemda dalam bekerja,  di tengah transisi pemerintahan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai DPRD Limapuluh Kota,  Fery Lesmana Riswan Dt. Bandaro Kayo, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis sore (31/7/2025). Pendapat akhir itu dibacakan Fery Lesmana Dt Bandaro Kayo, mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Defrianto Ifkar, dan M. Fajar Rillah Vesky.


Mengawali pendapat akhir itu,  Fery Lesmana Dt Bandaro Kayo mengatakan, Fraksi Partai Golkar

tetap sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Sepuluh kali berturut-turut, mendapatkan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD.


"Kami, mayoritas anggota DPRD Limapuluh periode 2024-2029, baru bulan Agustus 2025 ini, genap setahun ikut terlibat dalam pemerintahan daerah. Sedangkan mayoritas tim LKPD, sudah sepuluh tahun berturut-turut, bahkan sudah ada yang lebih, berhasil mengantarkan daerah ini mendapatkan opini WTP dari BPK-RI," kata Fery Lesmana.


Politisi asal Dapil Kapur IX dan Pangkalan itu mengatakan, meskipun opini WTP itu masih disertai dengan catatan-catatan khusus. Tapi, Fraksi Partai Golkar tetap menghargai kerja keras dan kerja bersama semua tim pemda yang terlibat dalam penyusun LKPD, sebagai sebuah prestasi yang layak diapresiasi.  


Fraksi Partai Golkar percaya, bahwa untuk mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Prosesnya pasti panjang dan berliku. Kerjanya pasti siang dan malam.  


Untuk itu pula, Fraksi Golkar usulkan kepada bupati, wakil bupati dan Baperjakat, agar tim yang terlibat dalam penyusunan LKPD, semuanya diberi reward oleh pemda. Rewardnya dalam bentuk apa? Jika tidak dalam bentuk promosi jabatan. Setidaknya, berikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, di tengah transisi pemerintahan daerah.


"Jangan biarkan, semua tim pemda yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan opini WTP atas LKPD 2024, dihantui rasa cemas dalam bekerja. Rasa was-was akan dimutasi dan dirotasi saja besok pagi. Sebaliknya, berikanlah rasa aman, nyaman, dan kepastian, untuk semua aparatur pemda kita dalam bekerja," kata Fery Lesmana.


Fraksi Partai Golkar meminta, jangan ada fit and proper test di luar mekanisme resmi pemerintahan kita. Jangan ada interview-interview oleh mereka yang sesungguhnya tidak masuk sebagai komponen resmi dalam sistem merit reformasi birokasi kita. Apalagi oleh mereka-mereka yang sama sekali tidak punya kapasitas, skill, dan kompetensi. 


"Karena ini justru memperparah tatanan birokrasi kita. Padahal, dari masa ke masa, dari periode ke periode kepala daerah, silih berganti yang berkuasa, semuanya pasti sudah berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi kita," ujar Fery Lesmana Riswan.


Ketua OKK DPD Partai Golkar Limapuluh Kota itu menambahkan, aarm peringatan ini, sengaja kami sampaikan, agar benar-benar tercipta rasa aman dan nyaman bagi birokrasi kita dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, para pejabat daerah, mulai dari level Kasi, Kabid, akabag, Camat, Kadis, sampai Kaban, betul-betul fokus memikiran daerah. Bukan kasak-kusuk ke sana kemari. Bukan sibuk lobby sana-lobby sini. Sampai keteteran dalam urusan yang menjadi agenda-agenda wajib daerah


"Sekali lagi, Fraksi Partai Golkar mendorong terciptanya rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi semua aparatur pemda dalam bekerja. Sehingga, ke depan itu, tercapai semua program dan kegiatan yang diinginkan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan rancangan akhir RPJMD yang sudah diajukan kepada DPRD. Sekalipun, kita sangat prihatin, karena rancangan akhir RPJMD itu baru sampai tahapan penyampaian nota kepala daerah, belum dibahas komperhensif," kata Fery Lesmana Dt Bandaro Kayo.. (Agus Supriyanto)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar