Limapuluh Kota – Di tengah jeritan ekonomi masyarakat yang kian sulit dan kondisi infrastruktur daerah yang memprihatinkan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali memicu polemik panas. Sorotan tajam kini tertuju pada Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Azmar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyusul hadirnya mobil dinas baru jenis Toyota Camry yang dinilai sangat melukai perasaan publik.
Kontras di Tengah Defisit Anggaran Langkah pengadaan kendaraan mewah ini dianggap sangat tidak tepat waktu. Saat ini, Kabupaten Limapuluh Kota dilaporkan tengah menghadapi tekanan fiskal yang berat dengan rasio kemampuan keuangan daerah yang sangat rendah, bahkan tercatat hampir menyentuh angka nol (0,004). Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa daerah melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor produktif.
Namun, di saat pemerintah daerah berdalih melakukan penghematan, anggaran justru dialokasikan untuk fasilitas mewah pejabat. Keputusan ini dinilai mengabaikan prinsip urgensi dan efisiensi anggaran yang selalu didengungkan oleh pemerintah pusat.
Jalan Rusak dan Ekonomi yang Tercekik
Kritik pedas datang dari berbagai lapisan masyarakat yang melihat ketimpangan nyata antara fasilitas pejabat dengan realita di lapangan. Hingga saat ini, banyak ruas jalan di Limapuluh Kota, seperti di wilayah Maek menuju Jorong Nenan sungai Sungai Nyanying, Jalan dari Tarantang menuju Solok bio bio, jalan Landai menuju Kubang Blambak, Jalan Piobang Menuju Koto Baru Simalanggang, Jalan menuju Nagari Suayan, Jalan Pauh Sangiak menuju Taratak Kubang, dan Jalan Sialang Menuju Nagari Galuguh, yang mengalami kerusakan parah hingga menghambat mobilitas ekonomi masyarakat.
"Sangat disayangkan, uang daerah justru dipakai untuk mobil baru yang sifatnya gaya hidup, padahal kendaraan lama masih layak pakai. Seharusnya dana miliaran itu diprioritaskan untuk memperbaiki jalan atau irigasi yang dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil," Ujar salah satu Wali Nagari di Kecamatan Bukit Barisan
Ketika di konfirmasi, Sekretaris DPRD(Sekwan) Aneta Budi mengakui memang ada pembelian mobil dinas untuk ketua DPRD, namun anggaran tersebut sudah tercantum dalam DPA sebelumnya.(16/4/26).
Pertanggungjawaban TAPD dan Etika Kepemimpinan
Sebagai Ketua TAPD, peran Sekda Herman Azmar juga tidak luput dari kecaman. Masyarakat mempertanyakan bagaimana postur anggaran yang katanya "sedang tidak baik-baik saja" tetap bisa meloloskan pengadaan mobil mewah pimpinan dewan.
Aksi bungkam para pemangku kebijakan ini semakin memperkeruh suasana. Sikap diam dari pihak legislatif maupun eksekutif dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap keresahan publik. Publik kini menagih nurani para pemimpin di Limapuluh Kota: mampukah mereka tetap melaju di atas aspal mulus dengan Camry barunya, sementara rakyat mereka harus bertaruh nyawa melewati lubang-lubang jalan yang tak kunjung diperbaiki?(Agus Suprianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar