Padang. SumbarMaju. Com - Sejarah peperangan menunjukkan bahwa senjata selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada masa awal, manusia menggunakan batu tajam, tombak kayu, kapak, panah, alat pukul, hingga senjata logam seperti pedang, tombak besi, keris, belati, dan perisai (Ferrill, 1985; Keeley, 1997). Sejak abad ke-14 hingga ke-17, penggunaan senjata tradisional mulai bergeser menuju senjata api dan teknologi mesiu yang pertama kali berkembang di Cina, kemudian menyebar ke Asia Barat, Eropa, dan wilayah lain (Needham, 1987; Chase, 2003; Andrade, 2016). Pada abad ke-16 dan ke-17, senjata tradisional semakin tergeser oleh senjata api ketika perang di Eropa atau dikenal sebagai Military Revolution (Parker, 1988; Black, 1998).
Pada abad ke-21 ini, perang tidak lagi sekadar menggunakan senjata api, senjata nuklir, atau terjun langsung ke medan perang, tetapi juga bisa melalui teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Dalam konteks perang modern, ancaman terhadap negara tidak selalu hadir melalui serangan fisik, tetapi juga melalui serangan siber, pencurian data, disinformasi, dan gangguan terhadap infrastruktur digital strategis. AI dapat memperkuat kemampuan analisis, otomasi serangan siber, deteksi pola, penyebaran disinformasi, hingga gangguan terhadap sistem keamanan negara lawan.
Namun, di tengah meluasnya penggunaan AI, literasi masyarakat terhadap teknologi ini belum sepenuhnya merata. Kurangnya literasi AI, khususnya di kalangan birokrasi pertahanan, berpotensi memperlambat modernisasi militer dan menyebabkan kekurangan SDM yang mampu mengembangkan teknologi pertahanan berbasis AI. Akibatnya, negara akan tertinggal dari negara lain yang sudah mengintegrasikan AI dalam pertahanan dan peperangan modern (Ayoub & Payne, 2015; Horowitz, 2018).
Selain itu, rendahnya literasi masyarakat membuat negara lebih rentan terkena serangan siber.
Jika masyarakat dan institusi negara tidak memahami keamanan digital, tidak hanya data militer dan data pribadi, tetapi semua infrastruktur penting negara akan lebih mudah diserang (Kaur, Gabrijelčič, & Klobučar, 2023).
Dalam militer, AI berkaitan erat dengan senjata otonom, target recognition, drone bersenjata, dan pengawasan massal.
Scharre menekankan bahwa penggunaan senjata otonom harus tetap mengutamakan penilaian manusia, terutama ketika keputusan menyangkut nyawa manusia (Scharre, 2018).
Rendahnya pemahaman terhadap AI dapat membuat masyarakat mudah menjadi korban hoaks, disinformasi, propaganda, dan deepfake. Jika masyarakat tidak bisa membedakan informasi asli dan manipulatif, musuh dapat melemahkan moral publik, memecah kepercayaan terhadap pemerintah, menciptakan kepanikan, dan mengganggu dukungan masyarakat terhadap kebijakan pertahanan. Selain itu, teknologi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya pekerjaan karena tidak semua lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang adaptif dan tingkat pemahaman yang tinggi agar manusia tetap menjadi aktor utama yang mengendalikan, mengawasi, dan menentukan arah penggunaan AI secara etis dan strategis.
Pada akhir Maret 2026 hingga April 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerja sama melalui pertukaran sepuluh nota kesepahaman di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digital, AI, energi bersih, dan keuangan. Di bidang pertahanan, kedua negara juga menegaskan kembali kelanjutan kerja sama strategis, terutama dalam proyek KF-21/IF-21 dan pengembangan industri pertahanan.
Namun, kerja sama tersebut menyisakan persoalan penting, yaitu bagaimana memastikan transfer teknologi tidak hanya berhenti pada pembelian, pengembangan, atau penggunaan perangkat, tetapi juga menghasilkan SDM yang mampu memahami dan mengelola teknologi strategis secara etis. Meski kerja sama Indonesia–Korea Selatan telah maju dalam bidang industri pertahanan, AI, dan transformasi digital, pendekatannya masih cenderung berfokus pada transfer teknologi dan belum sepenuhnya menyentuh penguatan kapasitas manusia secara berkelanjutan.
Padahal, kualitas SDM menjadi faktor penentu dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi teknologi strategis.
Oleh karena itu, diperlukan suatu model kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada pengembangan SDM melalui pelatihan intensif, kolaborasi riset, serta interaksi lintas budaya dalam kerangka people-to-people.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan dan kolaborasi strategis antarnegara sebagai elemen kunci dalam menghadapi dinamika peperangan modern.
Menjawab tantangan tersebut, penulis mengusulkan sebuah program kolaboratif berjudul Indonesia–South Korea Digital Defense Collaborative Program (ISK-DDCP) sebagai model integratif dalam pengembangan teknologi dan SDM untuk menghadapi era peperangan modern.
Program ini tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan di bidang teknologi, tetapi juga sebagai ruang interaksi langsung yang mendorong terbentuknya hubungan people-to-people yang berkelanjutan antara Indonesia dan Korea Selatan.
Secara kelembagaan, ISK-DDCP dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, industri pertahanan, serta perusahaan teknologi dari Indonesia dan Korea Selatan.
Program ini berlangsung selama satu hingga dua minggu dengan memprioritaskan mahasiswa S1 dan personel militer muda yang memiliki minat terhadap teknologi dan kebijakan publik. Berbeda dari program pertukaran mahasiswa biasa yang hanya berfokus pada pembelajaran akademik di universitas mitra, ISK-DDCP mempertemukan peserta dari dua negara dalam pelatihan teknis, seminar industri pertahanan dan perusahaan teknologi, riset, serta kegiatan pertukaran budaya.
Output akhir dari program ini dapat berupa policy brief, laporan riset kolaboratif, rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan kepada kementerian terkait atau lembaga think tank sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Keberhasilan program dapat diukur melalui peningkatan pemahaman peserta, kualitas hasil riset kelompok, terbentuknya jejaring bilateral, serta rekomendasi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Untuk menjaga keamanan isu pertahanan yang sensitif, program ini dibatasi pada materi non-rahasia, simulasi edukatif, penggunaan data dummy, dan pembahasan kebijakan umum.
Pelaksanaan program dimulai dengan pembentukan kelompok lintas negara yang terdiri dari peserta Indonesia dan Korea Selatan secara acak guna mendorong interaksi budaya dan kolaborasi yang lebih inklusif. Tahap selanjutnya adalah pelatihan intensif yang mencakup kecerdasan buatan untuk pertahanan, keamanan siber, serta pemahaman dasar mengenai cyber warfare dengan kurikulum gabungan kedua negara.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis peserta sekaligus menjembatani kesenjangan pengetahuan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan SDM di bidang teknologi strategis.
Menurut studi mengenai capacity building, pelatihan berbasis kolaborasi lintas negara terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas perspektif global peserta (UNDP, 2009).
Selain pelatihan teknis, peserta juga akan mengikuti seminar dan diskusi bersama industri pertahanan serta perusahaan teknologi sebagai sumber inspirasi dan dasar dalam penyusunan proyek riset.
Pada tahap inti program, setiap kelompok akan mendapatkan simulasi krisis digital multidimensi dari pihak penyelenggara menggunakan data dummy dan harus bekerja sama untuk menghentikan krisis tersebut.
Setelah simulasi, setiap kelompok akan melakukan riset berdasarkan hasil simulasi yang mereka dapatkan terkait pemanfaatan AI dalam sistem pertahanan, penguatan cyber resilience, atau pengembangan sistem keamanan digital.
Hasil dari riset ini nantinya akan menghasilkan policy brief, laporan riset kolaboratif, rekomendasi strategis, atau rancangan kampanye literasi AI dan keamanan digital.
Pendekatan berbasis proyek ini tidak hanya mendorong pemahaman konseptual, tetapi juga melatih kemampuan problem solving dan kolaborasi lintas budaya yang menjadi kompetensi penting di era globalisasi (OECD, 2018).
Sebagai penutup, program ini menghadirkan sesi cultural co-creation showcase, di mana peserta dari kedua negara saling memperkenalkan dan memadukan unsur budaya mereka dalam bentuk pertunjukan bersama.
Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman lintas budaya dan membangun hubungan interpersonal yang lebih erat. Interaksi semacam ini memiliki peran penting dalam memperkuat soft power serta menciptakan fondasi kerja sama yang lebih berkelanjutan (Nye, 2004).
Dengan pendekatan ini, ISK-DDCP tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kompetensi individu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan.
Program ini diharapkan mampu menghasilkan SDM yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan pemahaman lintas budaya yang menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas peperangan modern.
Selain itu, peserta akan menjadi bagian dari jaringan alumni strategis Indonesia–Korea Selatan yang dapat melanjutkan kolaborasi di masa depan.
Daftar Pustaka
Andrade, T. (2016). The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History. Princeton University Press.
Ayoub, K., & Payne, K.
(2015). Strategy in the Age of Artificial Intelligence. The Journal of Strategic Studies, 39(5–6), 793–819.
Black, J. (1998). War and the World: Military Power and the Fate of Continents, 1450–2000. Yale University Press.
Chase, K. W. (2003).
Firearms: A Global History to 1700. Cambridge University Press.
Ferrill, A. (1985). The Origins of War: From the Stone Age to Alexander the Great. Thames and Hudson.
Horowitz, M. C. (2018).
Artificial Intelligence, International Competition, and the Balance of Power. Texas National Security Review.
Kaur, R., Gabrijelčič, D., & Klobučar, T. (2023).
Artificial Intelligence for Cybersecurity: Literature Review and Future Research Directions. Information Fusion, 97.
Keeley, L. H. (1997). War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage. Oxford University Press.
Needham, J. (1987). Science and Civilisation in China, Volume 5, Part 7: Military Technology; The Gunpowder Epic. Cambridge University Press.
Joseph S. Nye Jr.. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.
OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing.
Parker, G. (1988). The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. Cambridge University Press.
Scharre, P. (2018). Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War. W. W. Norton & Company.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
(2026). Presiden Prabowo Saksikan Pertukaran 10 MoU RI–Republik Korea, Perkuat Kemitraan Strategis.
United Nations Development Programme. (2009). Capacity Development: A UNDP Primer. United Nations Development Programme.( Yef)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar