Sumbarmaju.com Kabupaten Pasaman Barat kini kembali disorot tajam oleh publik dan aktivis lingkungan. Bukan karena prestasi atau pembangunan, melainkan karena maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian menggila dan tak tersentuh hukum. Aktivitas ilegal ini disebut-sebut telah berlangsung secara masif, sistematis, dan terorganisir, bahkan disinyalir melibatkan mafia yang memiliki jejaring kuat hingga ke aparat penegak hukum (APH). Rabu 23/4/2025.
Ironisnya, aktivitas tambang emas ilegal ini berjalan mulus tanpa hambatan, seolah mendapat karpet merah dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Ada dugaan kuat bahwa mafia PETI menyetor upeti kepada oknum APH, sehingga mereka kebal dari razia, penggerebekan, maupun proses hukum yang semestinya dijalankan.
Tak sedikit warga dan aktivis menuding bahwa kelancaran aktivitas PETI ini sudah berlangsung sejak era kepemimpinan Irjen Tedy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat dan hamsuardi saat itu masih menjabat Bupati Pasaman Barat. Kala itu, para penambang ilegal seperti mendapat perlindungan tak kasat mata. Mereka bekerja siang malam, merusak lingkungan, mengeruk kekayaan alam, tanpa rasa takut akan hukum. Seolah-olah hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
“Semenjak Tedy Minahasa jadi Kapolda, penambang ilegal bebas merajalela. Tak ada tindakan tegas. Bahkan beberapa titik tambang terang-terangan dijaga oleh oknum berseragam. Kami curiga, ini semua ada koordinasi tingkat tinggi,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Nama Tedy Minahasa sendiri pada waktu itu menjadi sorotan nasional setelah tersandung kasus narkoba yang mengguncang institusi Polri. Kini, dugaan keterlibatan oknum APH dalam membekingi PETI di Pasaman Barat pun mencuat, semakin memperkuat narasi bahwa ada sindikat rapi yang sudah lama bercokol.
Kerusakan lingkungan di daerah ini sudah sangat parah. Sungai-sungai tercemar, hutan rusak, dan lahan-lahan produktif berubah menjadi lubang-lubang raksasa. Namun tidak ada satu pun pelaku besar yang ditangkap atau diproses hukum secara transparan. Penambang ilegal bebas mengeruk emas, sementara masyarakat hanya bisa mengelus dada melihat tanah leluhur mereka dijarah demi keuntungan segelintir orang.
Aktivis lingkungan, mahasiswa, dan tokoh masyarakat pun mulai angkat suara. Mereka mendesak Kapolda Sumbar dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas mafia tambang ilegal di Pasaman Barat dan membuka keterlibatan oknum aparat bila memang terbukti.
“Ini bukan lagi rahasia umum. Jika negara ini masih punya harga diri, bersihkan Pasaman Barat dari cengkeraman mafia tambang dan cuci institusi dari oknum-oknum busuk. Jangan tunggu rakyat bergerak sendiri!” ujar aktivis lingkungan dari LSM lokal.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Kapolda Sumbar. Apakah akan tetap membiarkan mafia PETI berjaya, atau berani memutus mata rantai kejahatan yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
Jika tidak, maka pantas saja muncul kecurigaan bahwa negara kalah oleh mafia, dan hukum di Pasaman Barat hanya berlaku bagi rakyat kecil sementara para penguasa tambang ilegal terus berpesta pora di atas kehancuran lingkungan dan penderitaan.(aprima Akbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar