Limapuluh Kota, Sumbarmaju.com- Kepala Dinas Sosial Indra Suryani ketika di tanya terkait program dan Data orang miskin di Limapuluh Kota terlihat enggan menjawab pertanyaan tersebut dan memilih untuk bungkam.
Ketika diminta klarifikasi mengenai bagaimana Dinsos mengelola program dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, Indra Suryani lebih memilih diam. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain tentang program yang telah direalisasikan, anggaran yang digunakan, penanganan penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran, serta permintaan data orang miskin dan data penerima PKH di Limapuluh Kota
Keengganan Kadis Dinsos untuk menjawab pertanyaan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan program, anggaran dan data orang miskin. Publik berharap agar Dinsos dapat memberikan klarifikasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program bantuan sosial.
"Pemerintah Daerah (Pemda) kita sepertinya tidak serius dalam mengatasi kemiskinan. Kecenderungannya lebih pada memelihara masalah ini daripada mengentaskannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kami melalui komunitas PakSa telah melakukan berbagai program dan aksi kegiatan untuk mengatasi kemiskinan, namun Pemda lebih bersifat pasif dan nyaris tidak ada kegiatan pengentasan yang signifikan," ucap Ferizal Ridwan.
"Sebagai contoh, tidak ada sosialisasi program yang jelas jika memang ada program pengentasan kemiskinan. Mestinya Pemda melalui dinas terkait memiliki langkah-langkah yang jelas dan terukur dalam menyikapi masalah ini. Namun, hingga saat ini, total kemiskinan masyarakat sudah di atas 65%. Koordinasi pengentasan kemiskinan daerah tidak berjalan dengan baik, dan tidak ada program nyata yang dijalankan untuk mengatasi masalah ini."
"Bupati 50 Kota harus segera mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Sosial karena saat ini Kadis Sosial dinilai tidak kredibel dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin Dinas Sosial. Mungkin karena ada koneksi dengan bupati sebelumnya, beliau bisa mendapatkan jabatan ini, tapi itu tidak cukup untuk menjalankan tugas yang berat ini. GIB akan menyerahkan petisi yang salah satunya menuntut agar Kadis Sosial dicopot dari jabatannya," tegas Tedy Sutendi, SH.MH.( Agus Suprianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar