Sumbarmaju.- Upaya memperkuat pelayanan dasar di tingkat nagari kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Agam melalui kegiatan pembekalan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Kader Posyandu se-Kabupaten Agam yang digelar di Ballroom Hotel Sakura Syariah, Kecamatan Lubuk Basung, Senin (17/11/2025).
Pada kesempatan ini, Ketua TP-PKK Agam, Ny Merry Benni Warlis, hadir sebagai salah satu dari 12 narasumber yang memberi pemahaman mendalam tentang pentingnya peran kader dalam menggerakkan 6 bidang SPM di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Ny. Merry menekankan bahwa SPM bukan sekadar dokumen aturan, tetapi merupakan standar layanan yang wajib diterima seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu, anak, dan lansia.
Ditegaskan, bahwa kader posyandu memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di nagari.
“Enam bidang SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial semuanya bersinggungan dengan tugas kader. Kader posyandu bukan hanya mengurus timbang bayi, tetapi membantu memastikan masyarakat memperoleh layanan minimal yang menjadi hak mereka,” jelasnya.
Pembekalan ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari kader posyandu nagari dan kasi PMN kecamatan se-Kabupaten Agam.
Ny.Merry berharap, selai meningkatkan wawasan, penguatan kapasitas mampu memperdalam pemahaman tentang peran posyandu dalam mendukung pelaksanaan SPM secara nyata di lapangan.
Mulai dari penyuluhan pendidikan keluarga sambungnya, deteksi dini kesehatan, pemanfaatan infrastruktur layak, hingga penanganan masalah sosial dan kedaruratan di komunitas.
Ditegaskan ,menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengimplementasian SPM ini.
12 OPD yang terlibat dalam Implementasi SPM diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB).
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumahan dan Permukiman (Perkim) kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP), Dinas Sosial dan Bagian Hukum.
Sinergi ini diharapkan memperkuat pelayanan dasar yang lebih terpadu dan responsif di tingkat nagari.
“Ketika semua OPD bergerak bersama, kader posyandu tidak berjalan sendirian. Mereka punya ruang koordinasi untuk melaporkan persoalan, meminta pendampingan, dan mendapat solusi cepat. Inilah wujud nyata pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat,” ujar Ny. Merry.
Dengan pembekalan ini, Ny. Merry kembali berharap, kader posyandu semakin siap menjadi motor penggerak pelayanan dasar yang lebih berkualitas, manusiawi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh nagari.-"( Syafrianto )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar