Sumbarmaju.com_Bupati Pasaman Barat Yulianto (tengah) saat pertemuan dengan tenaga pendamping desa beberapa waktu lalu didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Pasaman Barat Syaikul Putra (kanan). (Pengawalan penggunaan dana desa)Sabtu, 19 Juli 2025 12:19 WIB
Simpang Empat Sumbar maju.com Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meminta tenaga pendamping desa agar mengawal penuh pelaksanaan kegiatan di nagari (desa) yang menggunakan dana desa.
"Peran pendamping desa sangat vital dalam kesuksesan kegiatan di desa. Harus dikawal mulai perencanaan dan pantau pelaksanaanya," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Sabtu.
Menurutnya dengan anggaran Rp98,13 miliar dana dena selama 2025 tentu perlu pendampingan yang serius agar dana itu bisa dirasakan masyarakat melalui program pembangunan dan kegiatan.
Juga, katanya, pentingnya pemahaman terhadap program pusat, seperti program Koperasi Merah Putih, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
"Banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam memajukan nagari. Program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi nanti kesalahpahaman dalam pelaksanaannya," ujar Yulianto.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program pusat perlu dikaji secara cermat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Kehadiran pendamping desa diharapkan dapat menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Pasaman Barat Syaikul Putra menyebutkan realisasi penyaluran dana desa di Pasaman Barat, hingga Juni 2025 mencapai 53 persen atau Rp52.103.843.460 dari anggaran Rp98,13 miliar selama 2025.
"Realisasinya akan terus kita pacu di 90 nagari atau desa yang ada di waktu tersisa selama 2025 ini," katanya.
Menurut dia, realisasi dana desa yang telah cair itu merupakan pencairan tahap pertama dan untuk tahap kedua kemungkinan akan dicairkan ke kas nagari atau desa pada Oktober atau November 2025.
"Dana desa itu dipergunakan mulai dari pengentasan kemiskinan melalui kegiatan bantuan langsung tunai kemudian pelaksanaan ketahanan pangan nagari," katanya.
Untuk BLT maksimal 15 persen dari dana desa tiap nagari, ketahanan pangan disiapkan minimal 20 persen dan untuk nagari tanggap bencana sesuai kebutuhan nagari.
"Pemanfaatan dana desa juga untuk sekolah lapangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan petani agar meningkatkan produksi," katanya.
Selain itu ada juga pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah
Lalu untuk pemulihan ekonomi nasional berupa pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas badan usaha milik nagari, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan desa wisata
Selanjutnya menjalankan program prioritas nasional berupa ketahanan pangan nabati dan hewani, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pencegahan dan penurunan stunting.
Bupati Pasaman Barat Yulianto (tengah) saat pertemuan dengan tenaga pendamping desa beberapa waktu lalu didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Pasaman Barat Syaikul Putra (kanan).(AprimaAkbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar