Sumbarmaju.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di Aula Utama DPRD Agam, Lubuk Basung, Jumat (18/9/2026).
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc., M.A., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi, yang mewakili Bupati Agam.
Turut hadir jajaran pimpinan dan anggota DPRD Agam, Forkopimda, staf ahli, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Agam, pimpinan BUMD, serta tamu undangan. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan penganggaran daerah guna menindaklanjuti Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Agam menyampaikan berbagai catatan, pertanyaan, serta masukan strategis terkait arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah pada tahun 2027:
Fraksi PKS seperti disampaikan Fauzi, menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,36 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,70 triliun yang memicu estimasi defisit anggaran sekitar Rp329,4 miliar. PKS menanyakan strategi konkret Pemkab dalam menutup defisit tersebut tanpa membebani fiskal daerah, langkah antisipasi potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), keberlanjutan program R3P, efektivitas alokasi anggaran penanganan pascabencana, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kejelasan status peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Fraksi PAN menyoroti proyeksi pendapatan transfer yang masih mendominasi pendapatan daerah serta perlunya langkah nyata peningkatan PAD. PAN menekankan urgensi efisiensi belanja operasi, kepastian alokasi anggaran infrastruktur pascabencana, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan, penataan pasar tradisional, hingga penguatan kelembagaan nagari secara merata.
Fraksi Gerindra disampaikan Nesi Harmita, mendorong agar kebijakan APBD 2027 diprioritaskan pada pemulihan pascabencana, perbaikan infrastruktur jalan (termasuk percepatan ruas Tiku–Sasak), mitigasi bencana berbasis teknologi ( early warning system ), penataan Ibu Kota Lubuk Basung, efisiensi penggunaan kendaraan dinas, perbaikan sarana publik seperti Kantor Camat Tanjung Mutiara, serta percepatan dokumen DOB Agam Tuo dan pemekaran nagari.
Fraksi Golkar disampaikan Epi Suardi menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal daerah di tengah porsi belanja operasi dan pegawai yang dominan. Golkar meminta penjelasan mendalam mengenai kriteria penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT), transparansi penyaluran bantuan keuangan nagari, strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi, penanganan infrastruktur jalan dan irigasi, serta mengusulkan penyesuaian bantuan keuangan partai politik untuk penguatan pendidikan politik.
Fraksi PPP disampaikan Fiki Ananda,menanyakan pendorong utama kenaikan target PAD tanpa memberatkan warga terdampak bencana, strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, alokasi anggaran UHC kesehatan, pemulihan sektor pertanian akibat rusaknya Bendungan Batang Bawan, percepatan pembangunan Huntap, perbaikan kualitas air minum PDAM, serta peningkatan insentif guru TPA/MDA.
Fraksi NasDem disampaikan Zelman mendorong penguatan sinkronisasi RKPD, kemandirian Pemkab dalam mengajukan proposal program strategis ke Kementerian/Pemerintah Pusat, serta penanganan jalan dan infrastruktur mendesak di berbagai wilayah, seperti Kecamatan Lubuk Basung, IV Nagari, Kamang Magek, dan Tilatang Kamang.
Fraksi Demokrat disampaikan Jondra Marjaya, mengapresiasi keberhasilan TMMD 2026 dan menyuarakan pentingnya efisiensi anggaran, penguatan fasilitas pendidikan, alokasi bantuan dan pendampingan UMKM, peningkatan jaring perlindungan sosial, serta keterbukaan tata kelola keuangan daerah yang partisipatif dan berkeadilan.
Seluruh masukan dan tanggapan fraksi-fraksi tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti pada tahapan rapat jawaban bupati serta pembahasan komisi dan Badan Anggaran DPRD Agam selanjutnya.-"( Syafrianto.S.Sos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar